OJK: Akses Layanan Keuangan Bangun Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta (10/11). Sejak lama Indonesia menjadi tempat pembelajaran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Apalagi dengan jumlah penduduk 260 juta orang, ada 57,9 juta UMKM. Studi kasus telah dilakukan berbagai universitas dengan contoh keberhasilan dan kegagalannya.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Dharmawan Hadad dalam Munas ke-8 LDII yang dihelat di Balai Kartini Jakarta mengatakan bahwa upaya pemberdayaan sudah berjalan. Namun, Indonesia masih menghadapi fakta bagaimana mengentaskan kemiskinan.

“Ada 15 juta orang dengan kesenjangan ekonomi. Memberdayakan ekonomi dan mendorong masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan nasional adalah keperluan,” ujar Muliaman.

Ia memaparkan, pembangunan ekonomi harus berkualitas dan melibatkan banyak orang. Pertumbuhan ekonomi harus mendorong partisipasi dan dilakukan secara inklusif. Pembukaan akses keuangan merupakan salah satu cara yang dilakukan OJK untuk menjawab permasalahan.

Menurut Muliaman, OJK mendapat tantangan dalam pembukaan akses keuangan. Banyak pemberian subsidi dan bantuan namun salah pakai bahkan digelapkan.

“Membuka akses keuangan saja ibarat baru setengah jalan. Tidak cukup memberikan bantuan dana, namun perlu memberdayakan dan mengelola dana dengan baik,” ujarnya.

Muliaman menjelaskan, untuk membuka akses keuangan bisa dilakukan dengan mengedukasi masyarakat. Di negara berkembang, edukasi yang rendah menjadi hambatan. Ini berbanding terbalik dengan negara maju.  

Membuka akses keuangan memerlukan sesuatu yang dapat diagunkan, misalnya tanah yang bersertifkat. Sertifikat akan menentukan nilai dari barang yang diagunkan. Untuk itu, OJK pun mendorong kegiatan sertifikasi tanah, terutama tanah yang dimiliki rakyat kecil. Program sertifikasi menjadi agenda untuk membuka akses keuangan.

“LDII bisa bekerjasama dengan menteri terkait dalam menyertifikasi tanah anggotanya. Dengan kepemilikan dokumen yang sah, akses keuangan bisa dibuka,” ujarnya.

Pemerintah juga menciptakan model-model pembiayaan yang memungkinkan kemudahan akses keuangan seperti Kredit Usaha Rakyat. Harapannya agar rakyat bisa sejahtera melalui pembiayaan terbuka yang inovatif dan kreatif.

Cara lain membuka akses keuangan masyarakat adalah menggunakan e-commerce atau financial technology. Ke depan pemanfaatan teknologi akan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan akses keuangan.  

“Pemerintah ingin pembiayaan dilakukan dengan teknologi. Pembiayaan bisa langsung masuk ke rekening orang yang dituju,” ujarnya.

Melalui teknologi, masyarakat yang direkrut menjadi agen bank bisa menjadi penyalur subsidi pemerintah. Banyak program pemerintah yang sedang digagas seperti program peningkatan kesejahteraan. Setiap agen memiliki aplikasi yang terhubung dengan akses keuangan lalu ditawarkan kepada calon nasabah. Program ini bisa menghindarkan masyarakat dari tawaran yang tak bertanggung jawab.

“Warga LDII bisa menjadi agen penyalur keuangan. Kesempatan untuk mempelajari teknologi dan pemasarannya terbuka lebar oleh OJK,” jelas Muliaman.

Target OJK, pada 2019  mendatang diharapkan 75 persen orang Indonesia melek keuangan dan Indonesia sudah memiliki sistem keuangan nasional yang inklusif. “Baru 36 orang persen orang Indonesia diatas 15 tahun yang memiliki hubungan formal dengan lembaga keuangan,”pungkasnya.